HURUF BERJALAN

SELAMAT DATANG BLOG PEMBELAJARAN BERBASIS PPKN TAHUN 2012-2013

Rabu, 07 November 2012

Materi PKN kelas xi semester 1


bab 1

Budaya Politik

Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah
dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa
memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut,
budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik.
Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbicangan hangat dan menarik. Salah satunya
adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan
melalui layar televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century
melalui jalur politik menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat
mengetahui kinerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan
tersebut.
Gambar 1.2 Penyelesaian kasus Bank Century melalui pansus DPR merupakan
salah satu peristiwa politik.
Sumber: wordpress.com
Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan
pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan,
dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan
tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan
cerminan budaya politik masyarakat.
1. Konsep Budaya Politik
Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk
aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang
ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara sosiokultural
mempunyai pola budaya politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang
berkaitan dengan tiga hal, yaitu:
1) Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang
mengutamakan kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi
kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi
oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi.
A Hakikat Budaya Politik
4 PKn SMA/MA Kelas XI
2) Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang
mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil
dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru.
3) Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
2. Pengertian Budaya Politik
Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal,
seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di
sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat
kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara
akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang
pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk
jamak dari budhi yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang
berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia
berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) dapat dipelajari,
2) dapat diwariskan dan diteruskan,
3) hidup dalam masyarakat,
4) dikembangkan dan berubah,
5) terintegrasi.
Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau negara
kota, teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan).
Selain dari arti kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa
pengertian tentang politik yaitu:
a. Mirriam Budiardjo
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuantujuan
tersebut.
b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
Politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat
terhadap golongan lain.
c. Joyce Mitchell
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk
masyarakat seluruhnya.
Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik.
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat
yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu
sendiri.
Budaya Politik di Indonesia 5
Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa defi nisi budaya
politik yang disampaikan para ahli antara lain:
a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba
Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola
orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah
pola tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang dimengerti oleh para
anggota suatu sistem politik.
b. Austin Ranney
Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik
dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek
politik.
c. Samuel Beer
Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan
sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah.
d. Alan R. Ball
Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap,
kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik.
Dari beberapa defi nisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian
budaya politik, yaitu:
a. Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentukbentuk
perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi,
kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik.
b. Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki
arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust) dan pemahaman
(hostility). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konfl ik yang bermanfat dalam
membentuk kualitas politik.
c. Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik.
Dengan demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi
perilaku nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat
dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks
kultural. Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan
untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis.
Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik selain yang tercantum
di dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah, internet, atau media lain.
Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda!
Aktivitas Mandiri
6 PKn SMA/MA Kelas XI
3. Komponen Pandangan Objek Politik
Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga
komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi
evaluatif.
a. Komponen kognitif
Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan
kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya.
b. Komponen orientasi afektif
Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para
aktor, dan penampilannya.
c. Komponen orientasi evaluatif
Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara
tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem
politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen
evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang
dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik.
Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika
politik
Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara
individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan
pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang
kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila
dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat.
Sumber: www.politikkita.com
Info Khusus
4. Peranan Individu dalam Sistem Politik
Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah
suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu
yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara
konsekuen.
Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan
sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau
organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu
sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk
Budaya Politik di Indonesia 7
itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan.
Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin
partai.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role
diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan
politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan
individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan
subjek, yaitu:
a. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,
b. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,
c. kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan.
Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang
secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:
a. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian
umum,
b. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjurpenganjur
kebijakan,
c. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang
dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya
terhadap hal itu,
d. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak,
kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orangorang
yang memiliki pengaruh,
e. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.
Gambar 1.3 Pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum
menjadi salah satu faktor yang memengaruhi orientasi individu dalam kehidupan politik.
Sumber: wordpress.com
8 PKn SMA/MA Kelas XI
Potret Nusantara
Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter
Bangsa
Suara Karya, Senin, 23 Agustus 2010
JAKARTA -, Dalam kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan
pilkada yang berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada
damai dan demokratis menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan
pendidikan politik.
“Dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan
demokratis, ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena
memiliki banyak kelebihan dalam bermokrasi,” katanya.
Suwarno melihat, dalam pilkada sangat dibutuhkan “wisdom” atau
kearifan para elite politik dan masyarakat. “Dengan demikian, tidak perlu
lagi banyak biaya yang dikeluarkan. Dan beragam permasalahan dalam pesta
demokrasi tidak perlu lagi berakhir di pengadilan. Ini memang harus dilatih,
bagaimana seseorang bertanggung jawab sesuai level kepemimpinannya,
termasuk terhadap dirinya sendiri dalam kontribusinya membangun dan
menumbuhkembangkan demokrasi,” ucapnya.
Suwarno menuturkan, jika demokrasi sudah mantap, maka upaya mencapai
kesejahteraan kelak tak hanya diukur dari pertumbuhan, tapi bagimana dengan
pemerataannya. “Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahateraan batin
dengan fi sik. Ada orang dengan penghasilan rendah bisa menerima, tapi ada
orang yang berpenghasilan lebih, tapi tidak menerima.” katanya.
Menurut dia, Indonesia terus berupaya mengungguli negara-negara lain,
sehingga bangsa ini tak boleh rendah diri. Harus ada kepercayaan diri dan
keyakinan atas jati dirinya. “Kemampuan itu bisa ditingkatkan melalui tekad,
semangat, dan format. Tekad harus kuat, semangat harus bagus, dan format
harus lebih sistematis,” katanya.
Format kesatuan bangsa dan politik Indonesia ke depan akan terus
diperkuat. “Sehingga kita dapat diperhitungkan dunia. Yang mendasar
adalah tekad dan semangat, itu harus ditanamkan masyarakat,” ujar Suwarno.
(Yudhiarma/Victor AS)
Sumber: Suara Karya.com
Pemantapan penerapan pendidikan politik makin memperkuat karakter
bangsa. Pendidikan politik mampu memperdalam kesadaran tentang makna
kearifan dan sikap bijak dalam membangun, mengembangkan, dan menjunjung
tinggi demokrasi. Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar selama berabadabad,
bangsa Indonesia memiliki basis kultur yang bijak, arif dan adil, sehingga
sangat familiar dengan sikap tenggang rasa dan berlaku adil,
Keberhasilan menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran
warga, sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik
tidak harus sekadar teori. Pembelajaran dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik
di rumah dan di lingkungan lainnya, adalah pelajaran politik yang sangat berharga.
Budaya Politik di Indonesia 9
Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi
warga negara terhadap kehidupan politik memengaruhi penggolongannya ke dalam
kebudayaan politik. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara
kasar dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas,
terutama bila subkultur disertakan.
Agar diperoleh pendekatan dan gambaran yang relatif tepat mengenai orientasi individu
terhadap budaya politik, perlu dikumpulkan informasi mengenai objek pokok orientasi politik.
Adapun objek-objek orientasi politik tersebut meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem
politik secara keseluruhan, proses masukan, dan diri sendiri.
1. Berbagai Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia
Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat
Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.
a. Budaya politik tradisional
Budaya politik tradisional ialah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari
etnis tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya politik yang berangkat dari paham
masyarakat Jawa.
Budaya politik tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien, seperti
hubungan antara tuan dan pelayannya. Budaya politik semacam ini masih cukup kuat di
beberapa daerah, khususnya dalam masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat
tradisional seperti ini biasanya berafi liasi pada partai-partai sekuler (bukan partai agama).
b. Budaya politik Islam
Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu
keyakinan dan nilai agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya,
Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan
Islam sebagai salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia.
Orientasi budaya politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para
pendiri bangsa membangun negeri ini.
Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik
dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat Islam terdiri
dari dua kelompok, yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh
masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sementara kelompok
modern diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter
Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam
menjadi tidak satu warna.
c. Budaya politik modern
Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter
etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya
etnis atau agama tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai
yakni stabilitas keamanan dan kemajuan.
B Macam-Macam Budaya Politik
10 PKn SMA/MA Kelas XI
Seperti halnya budaya politik Islam, budaya politik modern juga bersifat kuat dan
berpengaruh. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual,
dan militer. Nyatanya hanya ada dua kelompok (birokrat dan militer) yang paling berpengaruh
dalam pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru.
Menurut antropolog berkebangsaan Amerika, Clifford Geertz ada tiga macam budaya
politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu:
a. Budaya politik abangan
Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspekaspek
animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat memengaruhi hidup
manusia. Tradisi selamatan merupakan ciri khas masyarakat ini. Upacara selamatan dilakukan
untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu manusia.
b. Budaya politik santri
Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek
keagamaan, khususnya agama Islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan
kelompok yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan masyarakat
santri ditempuh melalui lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, madrasah,
atau masjid. Pekerjaan masyarakat ini biasanya pedagang.
Gambar 1.4 Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan
aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam.
Sumber: wordpress.com
c. Budaya politik priyayi
Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran
tradisi. Priyayi adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya
adalah para birokrat, yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintah.
Almond dan Verba mengklasifi kasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga
budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi.
Budaya Politik di Indonesia 11
a. Budaya politik parokial
Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana.
Ciri khas budaya politik parokial yaitu:
1) spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas,
2) satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan
pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi,
maupun keagamaan.
b. Budaya politik subjek
Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap
sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari
otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang
sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktorfaktor
tertentu, seperti proses kolonialisasi dan kediktatoran.
c. Budaya politik partisipan
Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan
kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif.
Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama kelompok Anda!
Pola Tindakan Politik
Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang
wajar” yang berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi.
Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang “kasar”.
Elemen yang tampak dualistis, berakar pada tradisi kehidupan militer
dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat
kontradiktif. Tradisi militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat,
segala gerak dan tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan
keamanan fi sik. Di lain pihak, kelompok sipil dilandasi oleh tradisi penuh
keleluasaan dan persamaan. Hierarkinya bersifat jauh lebih longgar dan insidental.
Pada kebanyakan masyarakat non-Barat(non-Anglo Saxon), terutama
masyarakat Asia, persepsi yang dimiliki tentang kekuasaan berbeda dengan
masyarakat Barat. Perbedaan ini berakar pada perbedaan falsafah yang
fundamental mengenai hakikat kedudukan individu dalam masyarakat. Pada
masyarakat Asia semangat kerja sama antaranggota masyarakat sangat sentral
sehingga kepentingan pribadi individu ditempatkan pada posisi periferal, di
mana kepentingan individu mudah dikorbankan untuk kepentingan kolektif.
Sedangkan masyarakat non-Asia tidak demikian.
Sumber: one.indoskripsi.com
Setelah membaca artikel di atas, coba Anda diskusikan hal-hal berikut ini!
1. Tanggapan Anda mengenai isi artikel di atas.
2. Pola tindakan politik di Indonesia menurut pengamatan Anda.
3. Lakukan studi pustaka sebagai pendapat pembanding!
Arena Diskusi
12 PKn SMA/MA Kelas XI
2. Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia
Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia,
yaitu:
a. Konfi gurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur
ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan
karakter (character building).
b. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik
partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak
dan dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari
kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan
kaum elit politik sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif. Hal
tersebut dipengaruhi oleh pendidikan modern.
c. Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa
sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan
tertentu, puritanisme dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu
petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang
tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung
mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan
dukungan.
d. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan
sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak
senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan
untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan
atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa.
e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan
pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
3. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik
Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain:
a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik
masyarakat.
b. Tingkat ekonomi masyarakat, yaitu makin
tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan
masyarakat, partisipasi masyarakat pun
makin besar.
c. Reformasi politik/political will, yaitu semangat
merevisi dan mengadopsi sistem politik
yang lebih baik.
d. Supremasi hukum, yaitu adanya penegakan
hukum yang adil, independen, dan bebas.
e. Media komunikasi yang independen,
yaitu media tersebut berfungsi sebagai
kontrol sosial, bebas, dan mandiri.
Gambar 1.5 Media dapat berfungsi sebagai kontrol
sosial, bebas, dan mandiri untuk mendukung
perkembangan budaya politik.
Sumber: www.panyingkul.com
Budaya Politik di Indonesia 13
Proses sosialisasi politik diharapkan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
Tujuannya agar pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi
monopoli kalangan elit politik. Partisipasi politik diharapkan datang dari segenap lapisan
masyarakat, walaupun sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan.
Konsep sosialisasi politik sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan budaya
politik di Indonesia. Pada hakikatnya semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan keluarga,
kelompok maupun organisasi kepentingan, organisasi politik, sampai kepada pemerintah
dapat menjadi sarana untuk memantapan dan menyebarluaskan budaya politik.
Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi,
dan kebudayaan tempat seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi
pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang.
1. Pengertian Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang
berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang
menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi
politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap
dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada.
Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari
satu generasi ke generasi berikutnya.
Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi
usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman
politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang
C Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik
Coba Anda cari jawaban atas permasalahan-permasalahan berikut ini!
1. Sejauh mana perkembangan pendidikan politik di dalam masyarakat
Indonesia?
2. Adakah perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat
perkotaan?
3. Sejauh mana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman
masyarakat terhadap bidang politik?
4. Faktor-faktor apa saja yang menurut Anda dapat memengaruhi perkembangan
budaya politik dalam masyarakat?
Aktivitas Mandiri
14 PKn SMA/MA Kelas XI
biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh
pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor
pendorong untuk memunculkan persepsi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana
individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem
politik masyarakatnya.
Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dikemukakan
oleh para ahli. Meskipun di antara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya
tetap pada prinsip-prinsip yang sama. Berikut ini beberapa pengertian sosialisasi politik
menurut para ahli.
a. David F. Aberle
Dalam bukunya yang berjudul Culture and Socialization, David F. Aberle mengemukakan
bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah
laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan
sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang
berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus
dipelajari. (Sumber: id.wikipidia.org)
b. Gabriel Almond
Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikapsikap
politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan
sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik
kepada generasi berikutnya. (Sumber: id.wikipidia.org)
Gambar 1.6 Sosialisasi politik adalah proses individu-individu dapat memperoleh
pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik
masyarakatnya.
Sumber: wordpress.com
Budaya Politik di Indonesia 15
c. Irvin L. Child
Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana
individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang
dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran
yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya.
(Sumber: id.wikipidia.org)
d. S.N. Eisentadt
Dalam From Generation to Generation, S.N. Eisentadt mengemukakan bahwa sosialisasi
politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara
bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. (Sumber: id.wikipidia.org)
e. Denis Kavanagh
Denis Kavanagh mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang
mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. (Sumber: id.wikipidia.org)
f. Alfi an
Alfi an mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses
sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati
betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung
sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik
baru. (Sumber: id.wikipidia.org)
Dari pandangan Alfi an, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:
1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terusmenerus
selama peserta itu hidup.
2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara
langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan
mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah,
kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.
Dari sekian banyak defi nisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan
beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu:
a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/
pola-pola aksi.
b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam
batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi,
motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode
ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara
implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
16 PKn SMA/MA Kelas XI
Tokoh
GABRIEL ALMOND
Gabriel A. Almond (12 Januari 1911 - 25
Desember 2002) merupakan ilmuwan politik dari
Amerika Serikat. Ia terkenal karena karya pionir
di bidang perbandingan politik, perkembangan
politik, dan budaya politik.
Almond lahir di Rock Island, Illinois. Ia
merupakan putra imigran dari Rusia dan Ukraina.
Di masa dewasa, Almond kuliah di Universitas
Chicago, hingga menyelesaikan program pascasarjana.
Selesai kuliah, Almond bekerja di Harold Lasswell.
Almond menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi
doktornya yang berjudul Plutokrasi dan Politik di New York City, tetapi tidak
dipublikasikan hingga tahun 1998.
Almond mengajar di Brooklyn College (sekarang Universitas Kota
New York) 1939-1942. Pada waktu Amerika Serikat terlibat dalam Perang
Dunia II, Almond bergabung dengan Kantor Informasi Perang. Ia bertugas
menganalisis propaganda, dan menjadi kepala dari Bagian Informasi
Musuh. Seusai perang, Almond bekerja untuk Lembaga Strategis Survei
pasca-Perang di Jerman.
Almond kembali ke kehidupan akademik pada tahun 1947 dan
mengajar di Yale (1947-1950) dan (1959-1963), Princeton (1950-1959),
dan Universitas Stanford (1963-1993). Dia juga menjabat sebagai Kepala
Departemen Ilmu Politik di Stanford (1964-1969). Selain itu, Almond
juga menghabiskan waktu sebagai dosen tamu di berbagai universitas,
seperti Universitas Tokyo di Jepang, Universitas Belo Horizonte di Brasil,
dan Universitas Kiev. Meskipun Almond pensiun pada tahun 1976 dan
menjadi profesor emeritus di Stanford, ia terus menulis dan mengajar
hingga kematiannya.
Almond mengetuai Dewan Penelitian Ilmu Sosial Perbandingan
Komite Politik selama bertahun-tahun. Ia juga presiden dari Asosiasi Ilmu
Politik Amerika (APSA) untuk 1965-1966. Pada tahun 1981, ia menerima
APSA’s James Madison Award, yang diberikan kepada seorang ilmuwan
politik.
Sumber: id.wikipedia.org
Sumber: www.wikipidia.org
Budaya Politik di Indonesia 17
2. Proses Sosialisasi Politik
Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap
lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti
keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu.
Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan
rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden,
dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep
yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga
negara dalam sistem politik.
Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai
gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal.
Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat)
tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu:
a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan
polisi.
b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat
swasta dan pejabat pemerintah.
c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen),
mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam
aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.
Di Rusia dilakukan suatu penelitian secara khusus untuk menyelidiki nilainilai
pengasuhan anak yang memengaruhi sosialisasi politiknya. Nilai-nilai
tersebut adalah:
1. Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan
dan tradisi pada umumnya
2. Prestasi; meliputi ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran
material mobilitas sosial.
3. Pribadi; meliputi kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
4. Penyesuaian diri; yaitu bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan,
menjaga keamanan dan ketenteraman.
5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan
pemerintahan.
Sumber: id.wikipedia.org
Info Khusus
18 PKn SMA/MA Kelas XI
3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan
warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan
bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang
ada dalam masyarakat.
Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi
secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam
kehidupan politik.
Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip
Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi sebagai berikut:
a. Melatih individu
Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku
di dalam sebuah sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu
negara pun diajarkan di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman
kepada semua warga negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran
politik tersebut dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas
tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam
pemilihan umum.
b. Memelihara sistem politik
Sosialisasi politik juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan
yang resmi. Setiap warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem
politik. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna
bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah
memerintahnya sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki
identitas kebangsaan yang jelas.
4. Cara Melakukan Sosialisasi Politik
Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu:
a. Imitasi
Cara yang pertama dalam melakukan sosialisasi politik adalah imitasi. Melalui imitasi,
seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya.
b. Instruksi
Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak
berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui
rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai
posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk
apa.
Budaya Politik di Indonesia 19
Sumber: media.vivanews.com
Gambar 1.7 Gaya sosialisasi politik instruksi banyak berkembang di lingkungan militer
ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando.
c Motivasi
Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini,
individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri
dengan tingkah orang lain
5. Alat atau Sarana Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses
seseorang dalam belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun
sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara
lain:
a. Keluarga (family)
Wadah sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efi sien dan efektif adalah di dalam
keluarga. Dimulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi
“perbincangan” politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari
terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
b. Sekolah
Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), peserta
didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu
yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik
telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai
politik yang benar dari sudut pandang akademis.
c. Kelompok pertemanan (peer groups)
Sarana sosialisasi politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau peer group. Peer group
termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya
yang mengelilingi seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah
berlangsung sejak masa pergerakan nasional.
20 PKn SMA/MA Kelas XI
d. Media massa
Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang
dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio,
mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat.
Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu
oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan.
e. Pemerintah
Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan
agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan
sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan,
melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada
sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara
tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan
pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini memengaruhi budaya politiknya.
f. Partai politik
Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini
berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara
periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan
memperjuangkan kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan
senantiasa dapat memenangkan pemilu.
Gambar 1.8 Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai sosialisasi
politik
Sumber: media.vivanews.com
Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
1) Sosialisasi politik
Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan
budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai
warga negara (pendidikan politik).
Budaya Politik di Indonesia 21
2) Rekrutmen politik
Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan
serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan
dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus.
3) Partisipasi politik
Dalam menjalankan fungsi partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi
masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu
dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.
4) Artikulasi kepentingan
Dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan
menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada
pemerintah.
5) Agregasi kepentingan
Dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, partai politik mengolah dan memadukan
berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah.
6) Komunikasi politik
Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus
informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya.
Diskusikan dengan kelompok Anda permasalahan-permasalahan berikut ini!
1. Menurut pendapat Anda, sejauh mana arti penting sosialisasi politik untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting peranannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara?
2. Sudah idealkah peran partai politik di Indonesia dalam sosialisasi politik?
Arena Diskusi
D Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan
Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara.
Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan
struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan
satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.
Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu
negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara.
Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan
sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau
berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut
mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.
22 PKn SMA/MA Kelas XI
Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung programprogram
pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik
dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam
mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya
memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab
timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:
a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin
banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan
pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola
partisipasi politik.
c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi
telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan
industrialisasi yang cukup matang.
d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari
adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat
yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan
yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
2. Konsep Partisipasi Politik
Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran
apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi
politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral
(perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi
politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi
partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan.
Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal
mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut yaitu:
a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik?
b. Siapa saja yang terlibat?
c. Apa implikasinya?
d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik?
e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik?
Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik.
Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa
konsep partisipasi politik.
Budaya Politik di Indonesia 23
Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini.
Sarjana Konsep Indikator
Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi
perhatian pada cara-cara
warga negara berinteraksi
dengan pemerintah,
warga negara berupaya
menyampaikan kepentingankepentingan
mereka terhadap
pejabat-pejabat publik
agar mampu mewujudkan
kepentingan-kepentingan
tersebut.
- Terdapat interaksi antara
warga negara dengan
pemerintah
- Terdapat usaha
warga negara untuk
memengaruhi pejabat
publik.
Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah
kegiatan seseorang atau
sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam
kehidupan politik, dengan
jalan memilih pimpinan
negara, dan secara langsung
atau tidak langsung
memengaruhi kebijakan
pemerintah (public policy).
- Berupa kegiatan
individu atau kelompok
- Bertujuan ikut aktif
dalam kehidupan
politik, memilih
pimpinan publik atau
memengaruhi kebijakan
publik.
Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah
keikutsertaan warga negara
biasa dalam menentukan
segala keputusan menyangkut
atau memengaruhi hidupnya.
- Keikutsertaan
warga negara dalam
pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan
publik
- Dilakukan oleh warga
negara biasa
Michael Rush dan Philip
Althoft
Partisipasi politik adalah
keterlibatan individu sampai
pada bermacam-macam
tingkatan di dalam sistem
politik.
- Berwujud keterlibatan
individu dalam sistem
politik
- Memiliki tingkatantingkatan
partisipasi
Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah
kegiatan warga negara
preman (private citizen)
yang bertujuan memengaruhi
pengambilan kebijakan oleh
pemerintah
- Berupa kegiatan
bukan sikap-sikap dan
kepercayaan
- Memiliki tujuan
memengaruhi kebijakan
publik
- Dilakukan oleh warga
negara preman (biasa)
24 PKn SMA/MA Kelas XI
Sarjana Konsep Indikator
Herbert McClosky Partisipasi politik adalah
kegiatan-kegiatan sukarela
dari warga masyarakat
melalui mana mereka
mengambil bagian dalam
proses pemilihan penguasa,
dan secara langsung atau
tidak langsung, dalam proses
pembentukan kebijakan
umum.
- Berupa kegiatankegiatan
sukarela
- Dilakukan oleh warga
negara
- Warga negara terlibat
dalam proses-proses
politik
Sumber: www. wikippedia.org
Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa
sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan
diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan
pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau
masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa
yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa.
Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik,
yaitu:
a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap,
b. warga negara biasa (preman) bukan pejabat,
c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah,
d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak,
e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak.
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan
dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di
berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan
nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond.
Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.
a. Bentuk konvensional
Bentuk konvensional antara lain:
1) dengan pemberian suara (voting),
2) dengan diskusi kelompok,
3) dengan kegiatan kampanye,
4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,
5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,
6) dengan pengajuan petisi.
Budaya Politik di Indonesia 25
b. Bentuk nonkonvensional
Bentuk nonkonvensional antara lain:
1) dengan berdemonstrasi,
2) dengan konfrontasi,
3) dengan pemogokan,
4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,
5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,
6) dengan perang gerilya/revolusi.
Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara
dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
a. Partisipasi aktif
Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan
pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan
bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan,
mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.
b. Partisipasi pasif
Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan
negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi
pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah.
Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi
menjadi lima bentuk, yaitu:
a. kegiatan pemilihan,
b. lobi,
c. kegiatan organisasi,
d. mencari koneksi,
e. tindakan kekerasan.
Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai
kegiatan warga, yaitu:
a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian
dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.
b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi
input terhadap kebijakan pemerintah.
c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak
pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan
output kepada pemerintah.
Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis.
Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui
kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan
nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai
nilai-nilai luhur Pancasila.
26 PKn SMA/MA Kelas XI
4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik
Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat
kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara
akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang
mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal.
Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik
dalam proses politik, yaitu:
a. Modernisasi
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya
industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan
pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke
arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan
terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan
dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik.
b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial
Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas
pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun
akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut
partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik.
c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat
berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran
maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan
tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan
kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan
komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru.
d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik
Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam
bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai
macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini,
bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik.
Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan
politik.
Nilai-Nilai Pancasila
Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang
demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan
haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan
bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.
Budaya Politik di Indonesia 27
e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan
Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan,
menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam
menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan
warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta
dalam penentuan kebijakan pemerintah.
Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara
yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan
sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik (antipolitik). Keengganan tersebut
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan
kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan
partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat
dalam kegiatan politik.
Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff
antara lain:
a. menduduki jabatan politik atau administrasi,
b. mencari jabatan politik atau administrasi,
c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik,
d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik,
e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik,
f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik,
g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi,
h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik,
i. voting (pemberian suara).
5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik
Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,.
Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya:
a. Keimer
Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:
1) modernisasi,
2) terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial,
3) meluasnya partisipasi masyarakat,
4) konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik,
5) keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
b. Ramlan Surbakti
Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu
kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah.
c. Milbart
Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu:
1) penerimaan perangsang politik,
2) karakteristik sosial seseorang,
3) sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup,
4) perbedaan regional.
28 PKn SMA/MA Kelas XI
d. Arbi Sanit
Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu:
1) kebebasan berkompetisi di segala bidang,
2) kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
3) keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik
dapat tumbuh dengan subur,
4) penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam
masyarakat,
5) adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan.
Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu
yang tergabung dalam trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sumber: sistempolitikindonesia.blogspot.com
Info Khusus
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah
satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut
menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan.
Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu:
a. Model pembangunan liberal borjuis
Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi,
kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan
ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan
di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat.
b. Model pembangunan otokrasi
Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan
kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi
masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di
Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik
untuk menciptakan stabilitas politik.
c. Model teknokrasi
Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah
sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi
yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
d. Model populasi
Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi
dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan
kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan
ekonomi yang lamban.
Budaya Politik di Indonesia 29
Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan
partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu:
a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi,
b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan
tekanan antarkelompok,
c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi
dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu,
d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang
penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan,
e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional.
Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa
hal, yaitu:
a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa
melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh
suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan
sebagian rakyat.
b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan.
c. Ketidakacuhan (apatis) yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern
berupa separatisme dan demokrasi.
d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur
politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan
masyarakat menjadi terganggu.
Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga
masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan
poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan
budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan
masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya.
Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan
dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik
seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat,
mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa
Indonesia mencapai kejayaan?
Refleksi
Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal
Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut!
Aktivitas Mandiri
30 PKn SMA/MA Kelas XI
Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki
pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik.
Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan)
yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam
menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.
Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh
beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar
belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik.
Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang
dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan
tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.
Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik
terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi
afektif, dan komponen orientasi evaluatif.
Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap
sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri.
Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam
masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik
Islam, dan budaya politik modern.
Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem
politik yang berlaku di negara manapun.
Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam
memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam
masyarakat di tempatnya berada.
Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama
mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal.
Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan.
Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap
politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan
hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama.
Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembagalembaga
tertentu yang ada dalam masyarakat.
Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong
timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi
politik, yaitu: imitasi, instruksi, dan motivasi.
Rangkuman
Budaya Politik di Indonesia 31
Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi
politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa,
pemerintah, dan partai politik.
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan
negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah.
Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatankegiatan
sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada

bab 2

Budaya demokrasi menuju masyarakat madani



Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara

yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakilwakilnya

yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat

melalui pemilihan umum.

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan

masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku

masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Pengertian Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali

di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali

menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun,

arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Defi nisi modern telah berevolusi sejak

abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem

demokrasi di banyak negara.

Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos

berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal

ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu

negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan

negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat.

Tokoh

Gusdur Terima Gelar Bapak Demokrasi Papua

Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar

Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar

tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa

dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak

almarhum, Inayah Wahid.

Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali

nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura,

yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul Hai Tanahku Papua,

Untukmu Pahlawan yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua.

Sumber: wordpress.com

A Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

40 PKn SMA/MA Kelas XI

Ny. Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah,

mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai

kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri.

“Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama

untuk mencapai kesejahteraan,” ajak Ny. Lilik Wahid seraya menambahkan,

dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua.

Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya

bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang

diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya.

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus

Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari

sebelumnya Irian Jaya.

Sumber: kompas.com
2. Hakikat Demokrasi
Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan.
Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsurunsur
moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value).
Hendry B. Mayo mengemukan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain:
a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized
peacefull settlement of confl ict),
b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang
berubah (peaceful changein a changing society),
c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian
kekerasan/paksaan seminimal mungkin (minim of coercion),
d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
e. menjamin tegaknya keadilan,
f. memajukan ilmu pengetahuan,
g. pengakuan dan penghormatan terhadap kekebasan.
Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi
mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut.
Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden
atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu
pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara
tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung
presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.
Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering
dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang
masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 41
tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan
jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun
negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah
melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal.
Gambar 2.2 Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan
demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Sumber: wordpress.com
Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan
bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain:
1. kebebasan untuk berpendapat,
2. kebebasan untuk membuat kelompok,
3. kebebasan untuk berpartisipasi,
4. kesetaraan antarwarga,
5. saling percaya,
6. kerja sama.
Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi,
segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling
menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah
saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak,
kesalahpahaman seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat
3. Pilar Demokrasi
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica. Prinsip ini membagi ketiga
kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara. Tiga jenis
lembaga tersebut adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan
independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa
saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip keseimbangan.
42 PKn SMA/MA Kelas XI
Peran ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah:
a. Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif.
b. Lembaga-lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif.
c. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Keputusan legislatif dibuat oleh rakyat melalui wakil-waklinya. Para wakil
rakyat ini wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya.
Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah
satu lembaga atas lembaga yang lain. Beberapa fakta sejarah mencatat bahwa kekuasaan
pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil
dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran
terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara
yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif hingga mampu menentukan
sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi
rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.
Sumber: vivanews.com
Gambar 2.3 Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pemilu diharapkan menjadi kegiatan untuk mewujudkan konsolidasi
demokrasi. Pemilu yang demikian tentunya harus berlangsung dengan damai
dan demokratis. Pemilu yang berjalan lancar dan tertib, demokratis, serta
berlangsung tanpa gejolak, kekerasan, dan pertumpahan darah merupakan
prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia.
Coba Anda cermati makna dari kalimat di atas!
Apa komentar Anda menanggapi kalimat di atas!
Aktivitas Mandiri
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 43
4. Lembaga dan Masyarakat sebagai Penggerak Demokrasi
Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia saat
ini belum bisa terwujud. Anggapan yang muncul, demokrasi lebih diidentikkan kepada halhal
bersifat politis, sehingga yang terjadi isu-isu demokratis tersebut lebih berkembang pesat
di kalangan partai politik. Dalam pelaksanaannya demokrasi, belum bisa menyentuh kepada
lembaga atau masyarakat.
Saat ini lembaga dan masyarakat belum bisa menerapkan pendekatan demokrasi dalam
berorganisasi atau bermasyarakat. Mereka masih memakai atau lebih suka menerapkan
pendekatan adat dan budaya masing-masing. Hal tersebut karena adat dan budaya dianggap
sudah menjadi kebiasaan dan lebih mudah dikenal masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak sadar
bahwa pendekatan-pendekatan adat dan budaya masing-masing tersebut tidak bisa dipakai
jika dihadapkan dengan adat dan budaya yang lain. Seringkali timbul tindakan-tindakan
destruktif yang dilatarbelakangi oleh adat dan budaya. Misalnya, jika timbul permasalahan
di Yogyakarta, tidak mungkin bila diselesaikan menggunakan pendekatan adat atau budaya
Batak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, mengingat Indonesia memiliki keragaman
masyarakat yang sangat tinggi, demokrasi yang menjadi asas negara saat ini diharapkan bisa
memancarkan nilai-nilai demokratisnya agar lebih universal dan dapat menjadi solusi terhadap
peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada.
Menurut Dahl, terdapat beberapa keuntungan demokrasi selain contoh sederhana di atas,
yaitu:
a. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam
dan licik.
b. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak
diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sitem yang tidak demokratis.
c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada
alternatif lain yang memungkinkan.
d. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
e. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya
bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri,
yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
f. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya
untuk menjalankan tanggung jawab moral.
g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang
memungkinkan.
h. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan
politik yang relatif tinggi.
i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
j. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada
negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.
Hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkannya.
Sukses di bidang politik tidak menjadi jaminan keseluruhan masyarakat menerapkan nilainilai
demokrasi. Perlu adanya langkah-langkah intensif dalam mentransformasikan nilai-nilai
tersebut.
44 PKn SMA/MA Kelas XI
5. Macam-Macam Demokrasi
Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan
sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan
pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3
sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.
a. Berdasarkan ideologi
Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.
1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)
Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas
pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak
diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
2) Demokrasi rakyat
Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan
pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi
diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di
negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria,
Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”,
yang berhaluan Marxisme-komunisme.
Gambar 2.4 Negara-negara Eropa Timur pernah menerapkan sistem demokrasi
proletar.
Sumber: www.earth-photography.com
b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat
Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi
representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 45
1) Demokrasi langsung
Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya
dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara
berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada
zaman Yunani Kuno (abad IV SM).
2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)
Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini
disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin
menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan
kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan
(parlemen).
Gambar 2.5 Parlemen merupakan representasi perwakilan rakyat dalam suatu
negara.
Sumber: wordpress.com
3) Demokrasi perwakilan sistem referendum
Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi
langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam
lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat
dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.
Menurut John Locke, ada dua asas terbentuknya negara.
Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antarindividu
untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis,
yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham
Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(democracy is government of the people, by the people,
for the people).
Sumber: id.wikipedia.org
Info Khusus
Sumber: wordpress.com
46 PKn SMA/MA Kelas XI
c. Berdasarkan titik perhatian
Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.
1) Demokrasi formal
Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi
formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang
politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang
ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang
sama.
2) Demokrasi material
Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya
menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang
politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi
perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan
negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.
3) Demokrasi gabungan
Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang
keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang
diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan
persamaan derajat dan hak asasi manusia.
6. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal
Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya
diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya
adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan
prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan demokrasi di negara lainnya.
Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara
lain:
a. Adanya pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada
pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran
sehingga tidak dapat saling menguasai.
b. Pemilihan umum yang bebas
Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya,
kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan
tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 47
Gambar 2.6 Pemilu menjadi cara bagi warga negara untuk memilih wakil rakyat.
Sumber: www.swaberita.com
Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya,
setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak
dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi.
Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan
wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.
c. Manajemen yang terbuka
Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam
menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.
d. Kebebasan individu
Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai
bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya.
Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat
bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap
masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan
kepentingan orang lain.
e. Peradilan yang bebas
Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan
perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik
kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan
hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.
f. Pengakuan hak minoritas
Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat
dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan
adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki
hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi
semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.
48 PKn SMA/MA Kelas XI
g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum
Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi
instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
h. Supremasi hukum
Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat.
Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu,
pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.
i. Pers yang bebas
Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh
negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri
seorang pejabat.
j. Beberapa partai politik
Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan
hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan
bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan
pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai
politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas
tunggal bagi setiap partai politik.
Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain
itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang
dilarang oleh undang-undang.
Gambar 2.7 Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan
aspirasi politiknya
Sumber: i.ytimg.com
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 49
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan
ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang
kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan
di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:
a. Masalah pembentukan negara
Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola
hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen
penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.
b. Dasar kekuasaan negara
Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya
secara langsung kepada rakyat.
c. Susunan kekuasaan negara
Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk
menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.
d. Masalah kontrol rakyat
Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara
sesuai dengan keinginan rakyat.
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan
penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme
kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai
lembaga yang dipilih dari rakyat. Dengan demikian, secara hierarki seharusnya
rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan
yang dipilih dalam pemilu.
Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1955
ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia,
sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai
pilihan sistem pemerintahan.
Sumber: www.politikita.com
Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998.
Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang
menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.
Lakukan kegiatan berikut ini!
1. Lakukan studi pustaka mengenai pelaksanaan pemilihan umum di
Indonesia!
2. Berikan penilaian mengenai pelaksanaan pemilihan umum tersebut!
3. Diskusikan bersama kelompok Anda!
Arena Diskusi
50 PKn SMA/MA Kelas XI
Reformasi menuntut perubahan dalam semua aspek kehidupan, khususnya bidang politik,
pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan terwujudnya perubahan
total dalam kehidupan berbangsa dan berma syarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah
terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi
ciri kehidupan bernegara yang demokratis. Kehidupan bernegara yang demokratis, merupakan
arah yang hendak dicapai dalam perubahan di bidang politik.
Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani.
Kehidupan masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. Kehidupan
masyarakat madani juga memiliki tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi
untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
1. Pengertian Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani sebenarnya merupakan istilah
baru dari hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas. Ia adalah
seorang fi losof kontemporer dari Malaysia. Di Indonesia,
istilah masyarakat madani atau civil society baru populer
pada dasawarsa 1990-an. Pada awalnya, istilah masyarakat
madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato Anwar
Ibrahim. Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri
Malaysia itu berkunjung ke Indonesia membawa istilah
masyarakat madani sebagai terjemahan civil society. Istilah
masyarakat madani disampaikan dalam ceramahnya pada
simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara
Festival Istiqlal, 26 September 1995.
Namun sebenarnya, istilah tersebut dikemukakan oleh
Cicero dalam fi lsafat politiknya. Ia menyebut dengan istilah
societies civillis. Pada awalnya, istilah tersebut identik dengan
negara. Namun dalam perkembangannya, istilah societies
civillis dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat
yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang
tinggi, berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan
nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
Menurut W.J.S. Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pergaulan hidup manusia,
sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan yang
tertentu. Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu madinah, yang artinya kota.
Dengan demikian masyarakat madani secara etimologis berarti masyarakat kota. Meskipun
demikian, istilah kota tidak merujuk semata-mata kepada letak geografi s, tetapi justru kepada
karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Dari sini kita paham
bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih
penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban.
Gambar 2.8 Istilah masyarakat
madani disampaikan
Dato Anwar Ibrahim
pada simposium
nasional dalam rangka
Forum Ilmiah di acara
Festival Istiqlal, 26
September 1995.
Sumber: malaysia123.com
B Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 51
Menurut rumusan PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan
menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Adapun dalam frasa
bahasa Latin, masyarakat madani merupakan padanan frasa civillis societies. Artinya adalah
suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa Inggris,
masyarakat madani dikenal dengan istilah civil society. Artinya adalah masyarakat yang
menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.
Dalam perkembangannya, istilah masyarakat madani dipahami para ahli berdasarkan

lingkungan masing-masing. Defi nisi tersebut merupakan hasil analisis dan kajian dari
fenomena masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian masyarakat madani.
a. Zbighiew Rau
Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang
mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing
satu sama lainnya guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sistem nilai yang harus ada
dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau adalah:
1) individualisme,
2) pasar (market),
3) pluralisme.
b. Han Sung Joo
Masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hakhak
dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang
mampu mengartikulasi isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan
diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma dan budaya yang menjadi
identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam
civil society ini
c. Anwar Ibrahim
Masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju dan sistem
sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara
kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat, yaitu masyarakat yang cenderung
memiliki usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan
untuk mengikuti undang-undang bukan nafsu, demi terlaksananya sistem yang transparan.
d. Nurcholish Madjid
Masyarakat madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi,
demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan).
e. A.S. Hikam
A.S. Hikam mendefi nisikan pengertian masyarakat madani berdasarkan istilah civil
society. Menurutnya, civil society didefi nisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial
yang terorganisasi dan bercirikan:
a. Kesukarelaan (voluntary), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen
bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
b. Keswasembadaan (self generating), artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang
tinggi.
52 PKn SMA/MA Kelas XI
Gambar 2.9 Masyarakat madani memiliki keswadayaan yang tinggi.
Sumber: wordpress.com
Tokoh
Nucholish Madjid dan Masyarakat Madani
Cak Nur merupakan ikon pembaruan pemikiran
dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang
pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual
Islam terbesar di Indonesia. Nurcholish Madjid yang
telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat
madani dalam artikelnya “Menuju Masyarakat
Madani”.
Nurcholish Madjid yang mencoba melihat civil
society berkaitan dengan masyarakat kota madinah
pada zaman Rasulullah. Menurut Madjid, Piagam Madinah merupakan
dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan
dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris)
baru dimulai dengan The Toleration Act of 1689.
Sumber: islamkuno.com
Sumber: wordpress.com
c. Keswadayaan (self supporting), artinya kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan
pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.
d. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung
pada perintah orang lain termasuk negara.
e. Keterkaitan dengan norma-norma hukum, yang artinya terkait pada nilai-nilai hukum
yang disepakati bersama.
Dari beberapa defi nisi di atas, dapat dirangkum bahwa masyarakat madani adalah sebuah
kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan
negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembagalembaga
yang mandiri dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 53
2. Karakteristik Masyarakat Madani
Masyarakat madani atau yang disebut orang barat civil society mempunyai prinsip pokok
pluralisme, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk di dalamnya adalah demokrasi.
Bagi bangsa Indonesia, masyarakat madani menjadi suatu cita-cita bagi negara. Sebagai
bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu
masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional.
Menurut Bahmueller, terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya:
a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat
melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
b. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam
masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan
program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan
organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap
keputusan-keputusan pemerintah.
e. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.
f. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu
mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan
berbagai ragam perspektif.
Dari beberapa karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani
adalah sebuah masyarakat demokratis yang para anggotanya menyadari akan hak-hak dan
kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya;
pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara
untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya.
Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani,
yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa
secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung
nilai-nilai keamanan sipil (civil security), tanggung jawab sipil (civil responsibility), dan
ketahanan sipil (civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat
masyarakat madani, yaitu:
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
b. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang
kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan
terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok.
c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain
terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
d. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga
swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan
kebijakan publik dapat dikembangkan.
e. Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling
menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.
54 PKn SMA/MA Kelas XI
f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,
hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan
yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmasyarakat secara
teratur, terbuka, dan terpercaya.
Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon.
Masyarakat madani akan terjerumus pada kekuasaan masyarakat sipil yang sempit. Hal
tersebut tidak ubahnya dengan sistem militerisme yang antidemokrasi dan sering melanggar
hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam
proses mewujudkan masyarakat madani. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang
menggiring masyarakat menjadi sebuah semangat kelompok yang bertolak belakang dengan
semangat negara-bangsa.
Dalam mewujudkan masyarakat madani, terdapat sikap-sikap yang saling
bertentangan satu sama lain. Kesemua sikap perlu dipahami agar setiap
masyarakat dapat memilih sikap yang mendukung ke arah terwujudnya
masyarakat madani dan bukan sebaliknya.
Beberapa sikap yang saling bertentangan tersebut adalah:
1. Sentralisme dan lokalisme
2. Pluralisme dan rasisme
3. Elitisme dan komunalisme
• Menurut pendapat Anda, sikap mana yang perlu dikembangkan dan sikap
mana yang perlu dihindari?
• Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan hasilnya di
depan kelas!
Arena Diskusi
3. Hubungan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi
Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M.
Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat koeksistensi atau saling
mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan
dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang
secara wajar.
Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat
madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya
demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani
merupakan elemen yang signifi kan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting
bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.
Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement, yaitu keterlibatan warga
negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap
terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 55
Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci
yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat
yang menghendaki adanya partisipasi.
4. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia
Di Indonesia, sudut pandang pemahaman masyarakat madani dapat dirumuskan secara
sederhana. Rumusan tersebut yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratif,
dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sahnya nilai-nilai
hubungan sosial yang luhur. Bentuk-bentuk hubungan sosial tersebut yaitu toleransi dan
pluralisme. Keduanya merupakan wujud ikatan keadaban (bond of civility). Maka dari itu,
toleransi dan pluralisme menjadi bagian untuk menwujudkan nilai-nilai keadaban.
Guna mewujudkan terciptanya masyarakat madani, diperlukan berbagai upaya sebagai
berikut:
a. Meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik
Terciptanya pemerintahan yang baik (good government) merupakan tuntutan masyarakat
pada era reformasi. Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat untuk tumbuh dan
berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah
pemerintahan yang efesien dan efektif, profesional, berwibawa, serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih adalah dapat dipercaya
(credible), dapat diterima (acceptable), dapat memimpin (capable), pemerintahan bersih
(clean government).
Sumber: www.presidenri.go.id
Gambar 2.10 Demi terciptanya masyarakat madani, diperlukan terwujudnya good
government.
Melalui pemerintahan yang baik, masyarakat dapat menciptakan pembangunan secara
merata. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkatkan.
Peningkatan taraf hidup, berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani.
56 PKn SMA/MA Kelas XI
b. Meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan
Sebagaimana prinsip trias politika, sautu pemerintahan yang ideal terbagi ke dalam 3
kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terwadahi dalam lembagalembaga
negara. Ketiga lembaga harus mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya
masing-masing. Dengan demikian, dapat tercipta tingkat keseimbangan hubungan antara
kekuasaan eksekutif, kekuasaan legeslatif, dan kekuasaan yudikatif. Di dalam menjalankan
perannya, lembaga legislatif menjadi cerminan aspirasi masyarakat yang diwakili. Dengan
demikian, kehidupan yang demokratis lebih terjamin. Makin terjamin demokrasi warga
negara, berarti makin dekat bangsa Indonesia ke arah terwujudnya masyarakat madani.
c. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian
Masyarakat madani menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Dengan
adanya pemerataan, kegiatan perekonomian menjadi hak semua warga negara. Kegiatan
ekonomi tidak hanya menjadi milik sekelompok kecil anggota masyarakat. Kegagalan
dalam menerapkan pemerataan ekonomi, dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang
tidak demokratis. Namun sebaliknya, pemerataan kegiatan perekonomian, dapat menjamin
kehidupan ekonomi yang demokratis. Makin demokratis suatu bangsa, berarti makin mudah
mewujudkan terciptanya masyarakat madani.
d. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers
Di dalam kehidupan masyarakat madani, pers memiliki peran untuk melakukan kontrol
sosial. Namun tentunya, fungsi kontrol harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai
dengan etika jurnalistik.
Kontrol sosial yang dilakukan pers hanya dapat terwujud bila terdapat perlindungan
terhadap pers. Terciptanya kebebasan pers, yaitu berkembangnya media massa baik cetak
maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa
serta melakukan fungsi kontrol sosial.
Kebebasan pers merupakan salah satu syarat demokrasi. Makin banyak syarat demokrasi
terpenuhi, berarti makin mudah membawa masyarakat ke arah masyarakat madani.
e. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial
Terbentuknya lembaga pene gak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya
supremasi hukum dalam kehidupan bermasyara kat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu
tatanan masyarakat madani atau civil society Indonesia.
Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk
mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan
penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama
terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.
Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, mampu
menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang
memungkinkan lembaga hukum berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, merupakan
karakteristik masyarakat madani.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 57
f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu
diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik, menekankan pada
aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Identitas kebangsaan
hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai kultural
bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan.
Makin baik sistem pendidikan, makin banyak pula tercipta sumber daya manusia yang
berkualitas. Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan
prinsip-prinsip masyarakat madani.
g. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa
Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keanekaragaman budaya tersebut menciptakan
pula keanekaragaman pemikiran, pola-pola perilaku, dan tradisi. Kesemuanya memiliki hak
yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan dilestarikan. Untuk itulah, bangsa Indonesia perlu
menghayati dan mengamalkan semangat kebhinnekatunggalikaan.
Perbedaaan yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan
rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi
kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia
dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah
terpenuhi. Masyarakat plural merupakan ciri masyarakat madani.
Sumber: blogdetik.com
Gambar 2.11 Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan
prinsip-prinsip masyarakat madani.
58 PKn SMA/MA Kelas XI
Pemetaan Civil Society
Pemetaan tentang civil society pernah dilakukan oleh Michael W. Foley dan Bob
Edwards yang menghasilkan Civil Society I dan Civil Society II. Namun dalam
perkembangannya, terdapat analisis yang mencakup dari kedua aspek (Civil
Society I dan II), hingga menghasilkan kombinasi atau tipe Civil Society III.
1. Dalam wacana Civil Society I lebih menekankan aspek horizontal dan
biasanya dekat dengan aspek budaya.
2. Wacana dalam Civil Society II memfokuskan pada aspek vertikal dengan
mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan
aspek politik.
3. Pembahasan Civil Society III merupakan upaya untuk mempertemukan
Civil Society I dan Civil Society II.
Sumber: www.politikkita.co
Info Khusus
5. Kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia
Terciptanya masyarakat madani, menjadi cita-cita ideal setiap bangsa. Namun tentunya,
cita-cita tersebut perlu diwujudkan dengan usaha keras. Diperlukan juga daya tahan yang
tinggi untuk mengatasi berbagai kendala, baik kendala yang berkaitan dengan struktur sosial,
maupun kendala yang berkai tan dengan keadaan masyarakat.
Berbagai permasalahan bangsa juga menjadi kendala dalam mewujudkan terciptanya
masyarakat madani. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani
antara lain:
a. terjadinya krisis perekonomian,
b. masih kuatnya perilaku korupsi,
c. ancaman disintegrasi bangsa,
d. belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia,
e. belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia,
f. kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku,
g. rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara,
h. kurangnya perangkat hukum,
i. rendahnya kesadaran hukum.
Berbagai kendala tersebut perlu diatasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha untuk
mewujudkan terciptanya masyarakat madani menjadi tanggung jawab seluruh bangsa
Indonesia. Untuk itulah, cara untuk menanggulangi kendala juga harus dipikirkan bersama.
Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi
kendala. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersama-sama melaksanakan cara-cara
tersebut secara konsekuen.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 59
1. Carilah referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan masyarakat
madani!
2. Buatlah presentasi yang berkaitan dengan masyarakat madani! (Bila perlu
gunakan powerpoint)
3. Presentasikan di hadapan teman-teman sekelas Anda!
4. Buatlah rangkuman dari keseluruhan hasil presentasi!
Aktivitas Mandiri
Potret Nusantara
Partisipasi Warga Solo Tertinggi Pelaksanaan Pilkada di Jateng
Rabu, 28/04/2010 09:00 WIB - cka/yok
SOLO,-Tingkat partisipasi masyarakat Kota Solo dalam ajang pemilihan
kepala daerah (Pilkada) rupanya yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dalam
proses pemilihan yang berlangsung Senin (26/4) lalu, diketahui sebanyak 71
persen masyarakat Solo ikut berpartisipasi dalam Pilkada.
“Sejauh ini ternyata Solo yang paling tinggi partisipasi masyarakatnya
dalam Pilkada di Jateng,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,
Abdul Fikri Fakih, Selasa (27/4). Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke
Kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Solo.
DPRD Jateng memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Solo
terhadap partisipasi masyarakatnya. Menurutnya, dari 17 kabupaten/kota
yang menyelenggarakan Pilkada di tahun ini, Kota Solo masih berada di tingkat
teratas sehubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.
“Dari beberapa kabupaten/kota yang sudah menggelar Pilkada,
sebelumnya yang tertinggi Kabupaten Purbalingga dengan partisipasi sebesar
66 persen. Namun kemudian ternyata Kota Solo lebih tinggi lagi (tingkat
partisipasi-red) dengan 71 persen,” papar dia.
………………………………………………………………………………………
…….
Sumber: harianjoglosemar.com
Dari artikel di atas kita dapat memahami sebagian kecil dari dinamika
demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa di atas memberikan
gambaran bagi kita mengenai perilaku demokratis yang diterapkan bangsa
Indonesia. Bangsa Indonesia dapat melaksanakan demokrasi dengan baik,
tanpa kekerasan dan kecurangan. Demokrasi memiliki potensi untuk tumbuh
dan berkembang secara damai di Indonesia.
60 PKn SMA/MA Kelas XI
Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai
yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena
itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila
merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan
diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan
demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip demokrasi
bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan
situasi dan kondisi Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila.
1. Pengertian Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian
dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri
yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila
keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan
utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya.
Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi
Pancasila. Beberapa pengertian tersebut yaitu:
a. Menurut Ensiklopedia Indonesia
Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial
dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh
mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
b. Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H.
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan
falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan
Pembukaan UUD 1945.
C Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Sumber: wordpress.com
Gambar 2.12 Demokrasi Pancasila dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 61
c. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H.
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan
yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi
Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara.
Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari
demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.
2. Isi Pokok dan Ciri Khas Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri
negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila
yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan
kegotongroyongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya.
Ciri khas demokrasi Pancasila adalah:
a. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya
hak-hak minoritas.
c. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas
musyawarah untuk mufakat.
d. Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak
untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.
Isi pokok demokrasi Pancasila adalah:
a. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang
Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.
b. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan.
d. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam
Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.
Anda tentunya telah memahami pengertian demokrasi Pancasila.
Sekarang coba Anda analisis hal-hal yang terkait dengan demokrasi Pancasila!
Selanjutnya, buatlah defi nisi demokrasi Pancasila menurut pendapat Anda!
Jelaskan pula ciri khas demokrasi Pancasila berdasarkan defi nisi yang Anda
buat!
Aktivitas Mandiri
62 PKn SMA/MA Kelas XI
Sementara itu dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan:
a. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan
permusyawaratan/perwakilan.
b. UUD 1945
1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “ … maka disusunlah suatu
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat ….”
2) Batang Tubuh
Pasal 1 Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang dasar.
c. Tap MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan wakil
Presiden.
d. Undang-undang, yang terdiri:
1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat,
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Parpol,
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemilu,
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD.
3. Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila
Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari:
a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu
dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maksudnya dalam demokrasi
Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus
diutamakan daripada kepentingan pribadi.
d. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam
demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan
kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi.
e. Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam
negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga
negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing.
f. Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, maksudnya bahwa negara
menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masingmasing
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa Negara Indonesia
berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun
tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 63
h. Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak
memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi
oleh pihak lain.
i. Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi
yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun
batin.
j. Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan
ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu:
a. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib
dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan
secita-cita dengan rakyat.
b. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak
seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka
pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama
yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama.
4. Aspek Demokrasi Pancasila
Ada beberapa aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu:
a. Aspek material (segi isi/subtansi)
Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Maka dari
itu, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik saja, tetapi juga
demokrasi ekonomi dan sosial.
Sumber: wordpress.com
Gambar 2.13 Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu asas demokrasi
Pancasila.
64 PKn SMA/MA Kelas XI
b. Aspek formal
Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi
politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
Menurut Prof. S. Pamudji, Demokrasi Pancasila mengandung aspek sebagai berikut:
a. Aspek formal
Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila membahas persoalan dan cara rakyat menunjuk
wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan bagaimana
mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk
mencapai kesepakatan bersama.
b. Aspek material
Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia dan mengakui
harkat serta martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia sesuai dengan
gambaran, harkat dan martabat tersebut.
c. Aspek normatif
Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang
mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Norma-normra
yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain norma agama, norma hukum, norma
persatuan dan kesatuan, dan norma keadilan.
d. Aspek optatif
Mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin
dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut, tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea ke IV.
e. Aspek organisasi
Dalam aspek ini, organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk
mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
f. Aspek kejiwaan
Aspek kejiwaan mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila memberi motivasi dan
semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan.
Selain itu, demokrasi Pancasila juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
a. lembaga-lembaga negara,
b. partai politik dan golongan karya,
c. otonomi daerah,
d. pola pengambilan keputusan/tata cara musyawarah,
e. pemilihan umum,
f. peraturan perundangan/sumber tertib hukum,
g. pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia,
h. sistem pembagian kekuasaan.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 65
5. Sikap Positif dalam Rangka Pengembangan Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila perlu harus dikembangkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dan dukungan warga negara terhadap
pemerintahan. Peran aktif warga negara tersebut dapat tercermin dalam sikap positif terhadap
pembangunan demokratis. Sikap positif warga negara dapat meningkatkan kesadaran warga
negara akan hak dan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat.
Sikap positif warga negara tersebut antara lain:
a. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang
diarahkan pada menumbuhkembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat, termasuk upaya pemantapan
keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
c. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokratis dan tegaknya hukum
berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik
yang sehat dan dinamis, kemantapan mekanisme demokrasi Pancasila, serta kemantapan
mekanisme suksesi kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945.
d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan,
kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan
etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan
kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan motivasi dan
partisipasi dalam pembangunan nasional.
f. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah
penyalur aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
g. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan adanya sikap-sikap yang positif terhadap pengembangan demokrasi Pancasila,
diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang demokratis sebagaimana ide atau gagasan
para pendiri negara sejak awal.
Nilai-Nilai Pancasila
Demokrasi merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Para founding father
menyadari bahwa demokrasi merupakan budaya luhur yang harus terus dipertahankan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila,
terutama sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan sila
tersebut. Dalam pelaksanaannya, demokrasi harus dijiwai sila-sila lainnya.
66 PKn SMA/MA Kelas XI
Di samping itu, untuk tetap menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, perlu dijauhi sikap-sikap politik yang dapat merusak suasana demokratis. Sikapsikap
politik tersebut antara lain:
a. Liberalisme
Sikap politik liberalisme menginginkan kebebasan individu dalam seluruh bidang
kehidupan. Liberalisme ini menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mutlak
dan tidak ada suatu kekuasaan yang boleh melanggar hak-hak tersebut. Dalam liberalisme,
negara berfungsi sebagai pelindung dari hak-hak kebebasan individu tersebut tanpa harus ikut
mencampurinya.
b. Radikalisme
Sikap politik radikalisme merupakan perwujudan sikap ketidakpuasan, dendam dan
benci terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan fi lsafat yang membenarkan
ketidakpuasannya. Radikalisme menginginkan pembahasan segala sesuatu sampai pada akar
permasalahannya. Untuk memperjuangkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, kaum radikal
membuat program yang tepat dan biasanya berupa kesatuan/aritik dengan membandingkan
keadaan sekarang yang mengecewakan dengan bentuk masyarakat yang ideal. Radikalisme ini
pada akhirnya melahirkan revolusi, baik dalam bidang politik maupun sosial.
c. Konservatisme
Konservatisme merupakan suatu doktrin yang menghendaki dan mengusahakan terus
berlangsungnya situasi dan kondisi yang sudah berlangsung sekian lama (status quo).
Kaum konservatif biasanya menentang perubahan-perubahan besar dalam masyarakat.
Dasar pemikiran konservatisme adalah agama atau adat istiadat yang sudah melembaga.
Konservatisme menolak adanya perubahan dan revolusi yang berarti dalam masyarakat.
d. Anarkisme
Anarkisme menginginkan kebebasan yang mutlak tanpa adanya pembatasan apapun bagi
setiap individu di dalam seluruh aspek kehidupan. Doktrin ini menganggap bahwa kekuasaan
negara hanya akan mengekang kebebasan individu dan menganggap bahwa ketertiban
masyarakat hanya merupakan suatu cita-cita yang tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu,
rakyat tidak memerlukan negara dalam setiap tindakannya. Kaum anarki yakin bahwa segala
sesuatu yang dikerjakan oleh negara, dapat dilaksanakan sendiri dengan lebih baik secara
bersama-sama.
Lakukan kegiatan berikut ini!
1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-5 orang!
2. Amati atau carilah peristiwa-peristiwa di sekitar Anda!
3. Identifi kasikan peristiwa yang tidak mendukung tumbuh dam
berkembangnya demokrasi Pancasila!
4. Identifi kasikan peristiwa yang mendukung tumbuh dam berkembangnya
demokrasi Pancasila!
5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan Anda!
Arena Diskusi
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 67
D Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi
pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung
sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di
Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
1. Bentuk-Bentuk Demokrasi yang Berlaku di Indonesia
Berikut ini adalah perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa awal
kemerdekaan hingga era reformasi.
a. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 )
Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fi sik di Indonesia. Bangsa
Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah,
demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan
kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu.
Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun
2002 ). Pada pasal tersebut tertulis “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang
Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”.
Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah
mengeluarkan maklumat antara lain:
1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP
menjadi Lembaga Legislatif.
2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan
Presidensial menjadi Parlementer.
b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 - 1959)
Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi
parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang
digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)
1950.
Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya,
pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai
atau golongannya.
Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer.
Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara,
bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana
menteri.
68 PKn SMA/MA Kelas XI
Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen,
yaitu:
1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan
umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955
merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin
hak politik warga negara.
2) Tingginya akuntabilitas politik.
3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif.
Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah:

1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante
digunakan sebagai ajang konfl ik kepentingan.
2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.
3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik
untuk memahami proses politik.
Sumber: wordpress.com
Gambar 2.14 Dekrit Presiden 1959 menjadi penanda
berakhirnya demokrasi liberal di
Indonesia.
Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa
kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai
dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi. Hal tersebut yang menghasilkan
transisi demokrasi tersebut, penurunan efektivitas kepemimpinan dalam
pemerintahan yang baru, sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu
sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai
permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan
bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah
tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu.
Sumber: www.ginanjar.com
Info Khusus
Kegagalan sistem parlementer dibuktikan
dengan kegagalan parlemen menyusun
konstitusi negara. Sidang konstituante mampu
memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga
akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
a. menetapkan pembubarkan konstituante,
b. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali
dan tidak berlakunya UUDS 1950,
c. pembentukan MPRS dan DPAS.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 69
c. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 - 1965)
Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal
dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin
langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila
keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar
Revolusi”.
Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain:
1) dominasi seorang pemimpin atau presiden,
2) terbatasnya peran partai politik,
3) berkembangnya pengaruh komunis atau PKI.
Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di
antaranya:
a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden,
b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah,
c. pengangkatan presiden seumur hidup,
d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden,
e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955.
f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis),
g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan,
h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis.
i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia,
Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK
dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR.
d. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 - 1998)
Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnya
Orde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di
bawah kepemimpinan Presiden Suharto.
Sumber: wordpress.com
Gambar 2.15 Presiden Suharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun.
70 PKn SMA/MA Kelas XI
Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru.
Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan.
Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan
pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan
menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum
setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR.
Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, dan 1997.
Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara
lain:
a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter.
b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata.
c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan.
d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengan
kekuasaan.
e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden.
e. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang)
Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde
Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.
Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang
dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan
pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan
yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:
a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas
dari KKN
d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden RI
e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan
Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus
dilaksanakan.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 71
Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang
dilaksanakan, yaitu:
a. banyaknya partai politik peserta pemilu,
b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,
e. pemilihan kepala daerah secara langsung,
f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.
2. Pemilihan Umum di Indonesia
Terbukanya gerbang era reformasi pada tahun 1998, mengobarkan semangat demokrasi
yang makin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbendung di
era Orde Baru, menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Oleh karena itu, dibutuhkan
program-program guna menyosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut.
Pemilihan umum yang luber dan jurdil, menjadi gerbang pembuka pelaksanaan
kehidupan bernegara yang bersih. Pemilu juga menjadi pintu gerbang pembuka sosialisasi dan
transformasi nilai demokrasi. Terealisasinya pemilu langsung oleh rakyat biasa menjadi bukti
nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi di lain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau
fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi
demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan
saling membuka aib.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa persitiwa dan fenomena tersebut adalah akibat
dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.
a. Peristiwa pemilu di Indonesia
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggotaanggota
DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan pada masa pemerintahan Perdana
Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat
pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin
Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
1) Tahap pertama, adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan
pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
2) Tahap kedua, adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan
pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul
Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan pada tahun
1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru.
Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu 1971 adalah Golongan Karya,
Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
72 PKn SMA/MA Kelas XI
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik
dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik. Dengan demikian, hanya
terdapat dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi
Indonesia, serta satu Golongan Karya (Golkar).
Dengan adanya fusi partai politik, pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru hanya diikuti
3 kontestan. Pemilu dengan tiga kontestan berlangsung pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992,
dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.
Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada masa ini berlangsung
pemilu pertama pada tahun 1999. Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun pada tanggal 7 Juni
1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik.
Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara
pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Hal tersebut sama seperti
yang berlangsung pada masa Orde Baru. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan
Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada
Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti
yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999
bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah
Tingkat II di Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara
satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan datangnya perlengkapan pemungutan
suara.
Sumber: wordpress.com
Gambar 2.16 Pemerintahan Presiden B.J Habibie berhasil melaksanakan Pemilu 1999
dengan aman dan damai..
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 73
Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan di depan kelas!
1. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi saat ini, apakah sudah lebih
baik dari kurun waktu sebelumnya? Bagaimana tanggapan Anda?
2. Pelaksanaan demokrasi saat ini dilihat dari kebebasan berserikat, berkumpul
dan mengeluarkan pendapat memang lebih terbuka dibanding dengan
kurun waktu sebelumnya (Orde Baru). Akan tetapi kebebasan tersebut
seakan-akan tanpa batas sehingga akhirnya terjadi situasi perdebatan
politik dan hukum yang berkepanjangan.
Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda!
Arena Diskusi
Pemilu pada masa reformasi berlangsung kembali pada tahun 2004 dan 2009. Mulai
pelaksanaan Pemilu 2004, terdapat perubahan tujuan pelaksanaan pemilu. Pemilu tidak hanya
memilih wakil-wakil rakyat, akan tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara
langsung.
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan untuk memilih secara langsung
presiden dan wakil presiden. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono.
Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil
mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang
diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan
Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi
Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.
Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-
Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara
60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad
Jusuf Kalla-Wiranto.
Info Khusus
Peserta Pemilu 2009
No. Partai
Jumlah
suara
Persentase
suara
Jumlah
kursi
Persentase
kursi
Status PT
1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 17 3,04% Lolos
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos
3 Partai Pengusaha dan Pekerja
Indonesia
745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos
6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos
7 Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia
934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos
8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos
74 PKn SMA/MA Kelas XI
No. Partai
Jumlah
suara
Persentase
suara
Jumlah
kursi
Persentase
kursi
Status PT
9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 46 8,21% Lolos
10 Partai Perjuangan Indonesia
Baru
197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos
11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos
12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 28 5,00% Lolos
14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
15 Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme
316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos
16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos
17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos
18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
19 Partai Penegak Demokrasi
Indonesia
137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos
21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos
22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos
23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos
24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos
25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos
26 Partai Nasional Benteng
Kerakyatan Indonesia
468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos
27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos
28 Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
14.600.091 14,03% 94 16,79% Lolos
29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 148 26,43% Lolos
32 Partai Kasih Demokrasi
Indonesia
324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
34 Partai Kebangkitan Nasional
Ulama
1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos
41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos
42 Partai Persatuan Nahdlatul
Ummah Indonesia
146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos
Jumlah 104.099.785 100,00% 560 100,00%
Sumber: id.wikipedia.org
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 75
b. Asas-asas pemilu
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas luber yang merupakan singkatan dari
langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas luber sudah diberlakukan sejak masa Orde Baru.
Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh
diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah
memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih
bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil. Jadi asas pemilu menjadi luber dan
jurdil. Jurdil merupakan akronim dari kata jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa
pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap
warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara
pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil
adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan
ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak
hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilu di
Indonesia? Tuangkan pendapat Anda dalam bentuk ulasan singkat, kemudian
kumpulkan hasilnya pada guru!
Aktivitas Mandiri
Perilaku demokratis adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi.
Sikap atau perilaku yang demokratis dapat mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.
Perilaku demokratis pada umumnya akan muncul dalam bentuk sebagai berikut:
1. Menerima Perlakuan yang Demokratis dari Orang Lain
Contoh sikap menerima perlakuan yang demokratis dari orang lain di antaranya:
a. menerima kritikan dengan lapang dada,
b. menghargai pendapat dari orang lain,
c. menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana,
d. menghargai makna dialog dengan tidak mendominasi suatu pembicaraan,
e. menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab.
2. Berperilaku Demokratis kepada Orang Lain
Contoh sikap berperilaku demokratis kepada orang lain di antaranya:
a. tidak suka memaksakan kehendak,
b. tidak suka memotong pembicaraan orang lain,
c. tidak bersikap egois,
d. akomodatif terhadap kepentingan umum,
E Perilaku Budaya Demokrasi
76 PKn SMA/MA Kelas XI
e. lebih mengutamakan kemampuan nalar dan akal sehat dalam berpendapat,
f. santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan,
g. peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara.
Secara khusus sikap demokrasi diartikan sebagai kesiapan atau kecenderungan untuk
bertingkah laku dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog yang
kreatif dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai
demokrasi Pancasila.
Perilaku demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini dapat
dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal
seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasan dalam keluarga ini dapat menjadi
bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan
sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Perilaku Demokratis di Lingkungan Keluarga
Pengenalan sikap demokratis dapat dimulai dari rumah. Setiap keluarga dapat menerapkan
sikap demokratis bagi seluruh anggotanya. Beberapa contoh penerapan sikap demokratis
dalam keluarga antara lain:
a. saling menghargai pendapat,
b. saling menghormati dan menyayangi satu sama lain,
c. mendiskusikan permasalahan,
d. dapat berbagi peran dalam keluarga,
4. Perilaku Demokratis di Lingkungan Sekolah
Sekolah juga menjadi tempat anak mengenal, mengetahui, dan melaksanakan perilaku
demokratis. Teori mengenai demokrasi diajarkan di sekolah. Anak juga dapat menerapkan
teori yang telah dipelajari di sekolah.
Contoh perilaku budaya demokratis yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah:
a. memilih ketua kelas,
b. membuat struktur organisasi kelas,
c. memilih ketua OSIS,
d. membuat struktur organisasi kelas,
e. berdiskusi,
f. bermain bersama teman,
g. menyusun program kerja OSIS.
5. Perilaku Demokratis di Lingkungan Masyarakat
Penerapan perilaku demokratis makin dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat.
Lingkungan masyarakat merupakan tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Contoh
perilaku budaya demokratis dalam lingkungan masyarakat adalah:
a. memilih ketua RT, ketua RW, hingga kepala desa,
b. melakukan musyawarah desa,
c. menghargai perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan,
d. mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan.
Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 77
6. Perilaku Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Pemilihan umum
Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Mulai tahun 2004, pemilu
dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah serta
pasangan presiden dan wakil presiden. Bagi negara, pemilu menjadi tonggak pelaksanaan
demokrasi. Melalui pemilu, rakyat melaksanakan haknya untuk memilih wakil di parlemen
serta pemimpin negara.
Pelaksanaan pemilu menunjukkan perilaku demokratis dalam suatu negara. Melalui
pemilu, pelaksanaan pemerintahan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setiap warga negara
memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan, tekanan, dan pengaruh pihak
lain.
b. Pemilihan kepala daerah
Pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan pelaksanaan demokrasi masyarakat di
daerah. Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada dilaksanakan di daerah provinsi,
kabupaten, dan kota.
Pilkada menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Dalam
pilkada, masyarakat berhak memiliki pasangan pemimpin daerah sesuai dengan ketetapan hati
masing-masing. Di tingkat provinsi, rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur, di tingkat
kabupaten, rakyat memilih bupati dan wakil bupati, di tingkat kota, rakyat memilih wali kota
dan wakil wali kota.
c. Pembagian kekuasaan
Dalam pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga.
Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui pembagian kekuasaan. Seperti
yang berlaku di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif,
kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.
d. Kebebasan pers
Pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Pers diharapkan mampu menjadi penyeimbang
dalam proses demokratisasi. Pers perlu memperoleh kebebasan agar mampu melaksanakan
perannya. Pers yang dilindungi kebebasannya adalah pers yang bertanggung jawab dan
konstruktif.
e. Pluralisme
Pluralisme menunjukkan keberagaman suatu bangsa. Perilaku demokratis ditunjukkan
dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman. Pluralisme harus dijamin oleh negara.
Tidak ada pembeda antara kelompok mayoritas maupun minoritas. Semua suku, agama, ras,
dan golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang kehidupan.
f. Kesetaraan hukum
Perilaku demokratis ditunjukkan dengan kesetaraan hukum. Semua warga negara
memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penerapan hukum didasarkan pada fakta
hukum dengan dilandasi norma hukum yang berlaku.
78 PKn SMA/MA Kelas XI
Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga
perwakilan.
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno.
Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang
mengandung unsur-unsur moral.
Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia,
membawa keuntungan bagi masyarakat.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica.
Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari

dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain.
Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat
Indonesia saat ini belum bisa terwujud.
Keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.


sikap-sikap.

4 komentar:

  1. thanks. sngat mmbantu. ijin copas

    BalasHapus
  2. ni lamat blog ku http://kiskamade.blogspot.com/ bsa sharing2 ywa

    BalasHapus
  3. terima kasih mohon kerja sama nya :)

    BalasHapus